Luwu, Aksaranews.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadriaty Asmaun, ST, MM, dari fraksi Partai Demokrat menggelar reses dan silaturahmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sabtu (21/2/2026).
Agenda ini merupakan bagian dari kewajiban legislator untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
Reses yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut turut dihadiri salah satu anggota DPRD Kabupaten Luwu, Arifin, unsur pemerintah desa, anggota BPD, aparat dan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Meski berlangsung di tengah suasana ibadah puasa Ramadan, masyarakat tetap antusias memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi.
Arifin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulsel yang telah memilih Desa Lumaring sebagai salah satu titik pelaksanaan reses. Ia menuturkan bahwa Fadriaty telah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga periode, dan kehadirannya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena tidak semua desa mendapat kunjungan langsung wakil rakyat tingkat provinsi.
Sebagian besar warga Lumaring berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak. Karena itu, masyarakat berharap kunjungan tersebut dapat menghadirkan program-program yang mendukung penguatan sektor pertanian dan perekonomian desa.
Dalam kesempatan itu, Fadriaty menegaskan bahwa reses merupakan tugas sekaligus momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan dan harapan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan menjadi bahan pembahasan serta pengusulan dalam agenda kerja legislatif di tingkat provinsi.
“Kedatangan kami ini tentunya untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masukan yang bisa dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fadriaty yang juga Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan turut mengingatkan adanya keterbatasan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 sekitar Rp1,2 triliun terhadap anggaran provinsi. Meski demikian, ia memastikan tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Program-program yang diusulkan masyarakat akan disesuaikan dengan program prioritas Gubernur Sulsel. Namun masyarakat jangan berkecil hati, karena seluruh aspirasi akan menjadi perhatian khusus bagi kami,” tegasnya. (**)
