Luwu, Aksara.News – Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali S.Pd. Pimpin rapat beserta wakil ketua serta Komisi gabungan mengadakan rapat kerja bersama Dinas BPMD, Dinas Sosial dan Inspektorat.
Pada rapat ini dibahas monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa atau kelurahan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di ruang Badan Musyawarah DPRD Luwu, Senin 4 Mei 2020.
Ketua DPRD Rusli Sunali memberi dukungan penuh kepada kepala desa dan lurah dalam melakukan perencanaan pengalokasian dana desa dan kelurahan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
Perencanaan tersebut tentunya harus sesuai dengan payung hukum yang ada yakni Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Edaran Mendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, dan peraturan mengenai dana kelurahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020.
Untuk itu kami mengharapkan pihak dinas BMPD tidak menghabat proses pencairan Dana Desa yang ada terlebih lagi kami dengar ada unsur seakan akan mengintervensi para Desa untuk memaksakan Program Lampu Jalan dan pengadaan Bibit, jika tidak di akomodir akan di kembalikan untuk dievaluasi programnya.
Zulkifli, Wakil Ketua II DPRD Luwu menegaskan agar lurah dan kepala desa dalam rangka melakukan pendataan penerima sesuai dengan amanah dalam Permendes. Ketentuan di dalamnya diharapkan agar bisa diterjemahkan secara jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman.
Banyak pengaduan sampai hari ini terkait data penerima BLT, bahkan ada satu desa yang tidak Sama sekali mengalokasikan dana untuk bantuan BLT ini perlu di sikapi Bersama, termasuk data yang tidak sesuai sehingga ada PNS dan orang yang sudah meninggal tetap mendapatkan BLT.
Disamping itu zulkifli, mengusulkan kepada Dinas Sosial untuk mencari solusi lain terhadap pengantrian dan terjadi berkumpulnya masyarakat di Bank-Bank untuk membuka rekening sehingga mengabaikan unsur pencegahan covid 19 fisical distancing.
“Ini Harus menjadi perhatian kita Bersama Jangan sampai bantuan BLT ini juga mendapat petaka akibat kelalainan kita dalam mengambil kebijakan,” tutup Zulkifli. (abs)
Komentar