Jakarta – Semua fraksi yang ada di Komisi III DPR Komjem Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru sesuai hasil Rapat Komisi III hari ini (20/1/2021)
Dari kompleks gedung MPR / DRP, Senayan, Jakarta, Rabu ( 20/1/2021), semua fraksi membaca pandangan mini-fraksi. Sembilan fraksi menyatakan setuju Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi
Kapolri yang telah dilansir detiknews adapun pembatasan Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan Fraksi PPP
Dalam rapat pandangan mini-fraksi Komisi III ini, hadir Komjen Listyo Sigit Prabowo yang didampingi sejumlah jenderal dari berbagai angkatan. Saat membacakan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan catatan kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komisi III Herman Hery kemudian membacakan keputusan rapat. Komjen Listyo Sigit Prabowo menyetujui Kapolri.
Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat rekomendasi dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Selanjutnya, diatur dalam rapat paripurna terdekat dan akan diatur sesuai peraturan– undangan, “kata Herman.
Selanjutnya, Komisi III akan berkirim surat ke pimpinan DPR untuk membawa keputusan terkait Komjen Listyo Sigit Prabowo ke rapat Paripurna
Sebelumnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo memaparkan keinginan untuk mewujudkan Presisi Polri jika kelak menjadi Kapolri. Apa maksud Polri Presisi?
“Merupakan abreviasi dari PREdiktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan,” kata Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/1).
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021). Komjen Listyo Sigit Berlangganan akan membawa Polri menjadi lebih baik lagi.
Calon Kapolsek Idham Azis ini mengajar, kepemimpinannya di Polri nanti tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas, ketajaman ke bawah. Misalnya, Sigit menyebut kasus nenek Minah di Purwokerto yang masuk penjara lantaran jawaban Kakao.
Ke depan bagaimana Polri untuk tetap wujudkan rasa keadilan menjadi organisasi transparan dan potret lain tentang kondisi saat ini yang harus tetap. “Ke depan tidak boleh lagi hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tidak boleh ada kasus nenek hukum Minah yang mengatakan kakao kemudian kemudian hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian, ”tegas Komjen Listyo Sigit.
Bukan hanya itu, ke depan lanjut Listyo tidak boleh ada lagi seorang ibu melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut menunggu dan sekarang sedang berlangsungnya dan
Janji Listyo Sigit, ke depan tidak boleh lagi ada kasus-kasus seperti di atas atau kasus-kasus lain yang mengganggu rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. “Penegakan hukum memang harus tegas, tapi tetap dalam garis humanis,” ujarnya. (*)
Komentar