Makassar, Aksaranews.id – Pemerintah Kabupaten Luwu berhasil mempertahankan sekaligus menyabet Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-10 sekaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Luwu. Opini WTP yang diterima Pemkab Luwu ini adalah yang ke 10 kalinya sejak tahun 2015.
Prestasi tersebut terukir saat Serah Terima LHP-LKPD TA 2024 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel di Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (27/5) yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu dan diterima Bupati Luwu, Patahudding, didampingi Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali.
Bupati Luwu, Patahudding dalam sambutan, mengungkapkan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan menindaklanjuti Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja akuntansi pemerintah, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk diaudit Kepada BPK RI.
“Kami mengucapkan terim kasih semoga segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan akan lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun berikutnya” Ungkap Patahudding.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan, opini WTP yang diberikan kepada Pemda Luwu atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah bukan hanya sebatas penghargaan yang sifatnya simbolis, namun lebih dari itu adalah cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.
“Ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian opini WTP. Pertama, konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan. Ketiga, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD. Keempat yakni efektivitas sistem pengendalian intern
Winner Franky mengatakan, BPKP melakukan serangkaian pemeriksaan keuangan Pemerintah daerah, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, guna memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menganalisis seluruh aspek laporan keuangan, termasuk kelemahan sistem dan rekomendasi perbaikan.
“Seluruh temuan kami telah dikomunikasikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Jadi saat laporan akhir disampaikan, seharusnya tidak ada lagi keberatan atau informasi yang terlewat,” Tegas Winner
Winner juga mengingatkan, tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, yang wajib memastikan sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku.
“BPKP bukan hanya memberikan opini, tetapi juga menilai sistem tata kelola dan memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, masih ditemukan berbagai permasalahan di sejumlah daerah, mulai dari kelemahan dalam pengelolaan aset, tidak tertibnya penganggaran, hingga potensi penyimpangan anggaran.
Contohnya ditemukan rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti. Mulai dari ketiadaan kas yang memadai, pelaksanaan kegiatan tanpa perencanaan matang, hingga pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
“Harapan kami, seluruh pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai cerminan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih baik,” Tandas Winner Franky.
Bupati Luwu Patahudding bersama wakil Bupati Dhevy bijak, didampingi Ketua DPRD Ahmad Gazali, Sekda Luwu Sulaiman, Kepala BPKAD Alamsyah, Kepala Inspektur Achmad Awwabin, Kepala DPMPTSP Muh Rudi, Kepala Bapenda Sofyan Thamrin, Kadis Kominfo Muhammad.
