Rabu, 1 Oktober 2025.
Belopa, Aksaranews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mendesak intervensi segera dari pemerintah pusat untuk mengatasi degradasi sungai dan kerusakan infrastruktur yang meluas pasca banjir bandang besar pada 3 Mei 2024. Isu ini menjadi sorotan utama dalam Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Walanae–Cenranae yang digelar di Belopa.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menegaskan bahwa penanganan sungai di Luwu tidak bisa lagi ditunda. Ia menyebut terdapat 12 aliran sungai yang menjadi kewenangan balai mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang tahun lalu. “Harapan kami, tahun 2026 sudah bisa dianggarkan dan mulai dikerjakan. Pemerintah pusat harus segera melakukan intervensi,” tegas Patahudding.
Kepala Bidang Infrastruktur Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ishak A.M. Rusli, mengungkapkan bahwa tiga sungai besar di Luwu—Sungai Suli, Larompong, dan Suso—menjadi prioritas utama penanganan karena mengalami degradasi yang cukup parah. “Hasil sidang ini akan menjadi rekomendasi yang kita teruskan ke pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, agar ada penanganan serius, termasuk program normalisasi sungai,” jelas Ishak.
Sidang pleno juga fokus pada sinkronisasi program pengelolaan sumber daya air (SDA) antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sosialisasi kebijakan baru terkait Indeks Ketahanan Air (IKTA) juga menjadi agenda penting dalam sidang ini. Sidang TKPSDA WS Walanae–Cenranae ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, balai wilayah sungai, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan dan kebencanaan.
